Selasa, 09 Juli 2024

Alternatif solusi untuk mengatasi stunting


Peran Fortifikasi Pangan

Manfaat program fortifikasi untuk mencegah dan menanggulangi stunting dengan mengatasi hidden hunger. Intervensi gizi melalui fortifikasi dapat menjangkau masyarakat luas dan keluarga dengan status ekonomi paling lemah sekalipun. 

Peningkatan Kualitas SDM

Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Penurunan Stunting Membutuhkan Komitmen Semua Pihak Terkait. bahwa output dampak program stunting tergantung dari bagaimana memanusiakan SDM di tingkat lapangan. Perlu banyak upaya penguatan SDM agar tenaga lapangan yang bekerja sukarela (tenaga Puskesmas, kader lansia, kader dasawisma, dll) mencintai hal yang mereka lakukan.

Suplementasi Gizi

Suplementasi dapat menurunkan anemia ibu, menurunkan stunting menurunkan angka BBLR, dan menurunkan angka kematian ibu anak.

Kualitas Pendidikan

Memperkuat kualitas Pendidikan, di mana pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakatnya. 

Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan mengalokasikan 20% APBN Indonesia untuk pendidikan, yang digunakan untuk menjamin sarana dan prasarana untuk pendidikan berkualitas – dengan fokus khusus pada daerah terpencil dan pedesaan; Penguatan kapasitas guru, termasuk dalam pembelajaran digital; dan Transformasi digital dalam pembelajaran publik. Dengan upaya tersebut kami bertujuan untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.


Upaya Negara Asing Dalam Mengatasi Stunting

Jepang

Negara Jepang memiliki praktik baik terkait penanganan stunting yang pernah melanda lebih dari separuh warga negeri “matahari terbit”.

Dalam kondisi perang, pasokan makanan di banyak negara mengalami hambatan. Jepang menjadi salah satu negara yang cukup parah, dengan angka prevalensi stunting mencapai 60% pada awal abad ke-20.

Dalam sejarahnya, antara tahun 1948 hingga 1986 (40 tahun) Jepang berupaya keras menurunkan stunting. Dalam rentang waktu tersebut, prevalensi stunting turun dari 50% menjadi 5,7% selama 40 tahun. Dengan program yang tepat, rata-rata tinggi badan warga Jepang naik antara 14,6 cm sampai 16 cm.

Meski memerlukan waktu yang panjang, namun langkah yang diambil Jepang sangat mengesankan, dengan cara merevolusi gizi dan melakukan perawatan bayi-bayi dengan tepat.

Untuk mengurai problem stunting, Jepang menekankan pembangunan infrastruktur sanitasi dan praktik kebersihan yang lebih baik, serta perbaikan nutrisi. Bayi-bayi Jepang diharuskan mengonsumsi susu dan gizi tambahan. Upaya ini berhasil hingga angka stunting turun drastis ke level sangat rendah.

Selama puluhan tahun mengatasi stunting itu, negara “matahari terbit” menjadi cukup ahli. Jepang pada tahun 2017 membantu Uganda mengatasi masalah yang sama. Melalui World Food Programme, pemerintahan Yoshihiko Noda mengirim 1.700 metrik ton nutrisi untuk anak-anak berusia 6-23 bulan, ibu hamil, dan ibu menyusui di Karamoja, Uganda.

Pasokan bernilai US$2,5 juta itu bentuknya super sereal dan super sereal plus serta minyak nabati yang diperkaya vitamin dan gizi. Sasaran utamanya adalah bayi-bayi berusia nol sampai seribu hari. Menurut studi, anak-anak yang gagal tumbuh pada seribu hari pertama kehidupan tak akan mampu menebusnya pada waktu-waktu setelah itu, meskipun gizinya tercukupi.


Peru


Peru yang mampu menurunkan angka prevalensi hingga 4,25 persen per tahun. Pada penanganan kekerdilan baduta di daratan Amazon di Peru, pemerintah terus melakukan intervensi dengan fokus pada keluarga miskin.


Dalam kurun waktu tahun 2007 sampai 2016, Peru mampu menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 15% yaitu dari angka prevalensi 29% menjadi 13%. Pemerintah Peru memiliki komitmen yang tinggi dan memiliki dukungan yang kuat dari NGO dan komunitas lainnya sehingga berhasil dalam penurunan stunting.


Pemerintahnya juga membuat sebuah skema insentif finansial yang diberikan kepada para ibu untuk memeriksakan tumbuh kembang anak ke fasilitas kesehatan.

Kesejahteraan bagi ibu dan anak dalam mengakses sanitasi yang bersih, juga dijalankan melalui program Water Sanitation and Hygiene (WASH). Bahkan negara memberikan dukungan psikososial terhadap tumbuh kembang baduta.

Bolivia


Negara Bolivia justru fokus meminta ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya secara rutin, juga memiliki makanan pendamping ASI (MP ASI) yang sudah terfortifikasi.

Selain turut memperkuat program WASH, Bolivia memiliki mendirikan pertanian keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan sayuran serta protein bagi ibu dan anak. Membuat negara tersebut mampu menurunkan angka prevalensi sebanyak 2,5 persen per tahun.

Korea Utara


Dikarenakan kekerdilan erat kaitannya dengan konsumsi protein hewani, Indonesia bisa meniru Korea Utara yang menginisiasi adanya kegiatan konsumsi protein hewani satu telur per hari.

Korea Utara juga melakukan outreach melalui pemberian vitamin A, obat cacing dan bubuk vitamin taburia pada ibu yang memiliki bayi usia 6-23 bulan dua kali per tahunnya.


Posisinya mereka di tahun 2017 sudah 19,1 persen dan pada tataran ini, mereka sudah bisa mengendalikan karena sudah di bawah 20 persen angkanya. Rata-rata turun 1,78 persen per tahun di antara 2012 dan 2017.



Selasa, 07 Mei 2024

Deteksi Dini Stunting

Senin, 25 September 2023

Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Rencana Aksi Pangan dan Gizi merupakan rencana aksi yang berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RAPG terdiri dari RAN-PG di tingkat nasional dan RAD-PG di tingkat daerah. RAD-PG kemudian dibagi lagi menjadi rencana di tingkat Provinsi dan­­­ Kabupaten/Kota.

RAN-PG

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) terdiri dari lima pilar, yaitu:

  1. Perbaikan gizi masyarakat
  2. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam
  3. Mutu dan keamanan pangan
  4. Perilaku hidup bersih dan sehat
  5. Koordinasi pembangunan pangan dan gizi

RAN-PG bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi multisektor sehingga dapat menjadi panduan bagi pemerintah pusat dan daerah. Target perbaikan gizi dan sasaran pangan pada RAN-PG selaras dengan yang ada di RPJMN. RAN-PG ditetapkan oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. RAN-PG tahun 2020-2024 saat ini sedang dalam tahap penyusunan.

RAD-PG

RAD-PG atau Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi terdiri dari RAD-PG Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Sejak tahun 2011, semua provinsi telah memiliki RAD-PG. RAD-PG provinsi ditetapkan oleh gubernur sementara RAD-PG kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati atau walikota. Penyusunan RAD-PG mengikuti periode RPJMD. Pada tahap penyusunannya, tim teknis mengkonsultasikan rancangan RAD-PG sebelum ditetapkan. Rancangan RAD-PG provinsi dikonsultasikan ke Bappenas sementara RAD-PG kabupaten dikonsultasikan ke Bappeda provinsi. Konsultasi ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan perencanaan di berbagai tingkatan.

Intervensi Terintegrasi

Inisiasi Intervensi Terintegrasi.

Stunting memiliki banyak faktor penyebab sehingga untuk mengatasinya tidak bisa dilakukan oleh masing-masing sektor dengan kegiatan yang parsial. Faktor penyebab langsung dan tidak langsung dari stunting harus diatasi bersama-sama oleh seluruh lintas sektor yang terkait melalui integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif. Integrasi dan konvergensi program yang dilaksanakan oleh lintas sektor akan menghasilkan daya ungkit yang lebih besar dalam upaya penurunan prevalensi stunting.

Wakil Presiden RI telah memberikan arahan pada rapat terbatas tingkat menteri tanggal 9 Agustus 2017 untuk melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi. Tujuannya adalah untuk mempercepat penurunan stunting pada anak balita di Indonesia melalui kegiatan terintegrasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa sehingga mampu mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Intervensi gizi terintegrasi merupakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi khususnya stunting dengan melibatkan berbagai K/L terkait. Disebut terintegrasi apabila dari sisi jenis kegiatan yang dilakukan lengkap dan sesuai permasalahan, cakupan mencapai angka cakupan minimal dan tepat sasaran, dan dari sisi kualitas intervensi sesuai standar dengan tingkat kepatuhan (compliance) yang tinggi. Kegiatan intervensi gizi terintegrasi di susun berdasarkan program intervensi baik spesifik dan sensitif yang terbukti efektif

Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting

Pemilihan lokasi fokus intervensi stunting pada tingkat kabupaten/kota didasarkan pada sejumlah indikator, antara lain jumlah balita stunting, prevalensi stunting serta tingkat kemiskinan. Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018, lokasi fokus intervensi penurunan stunting terus bertambah setiap tahunnya. Dari 100 kabupaten/kota di tahun 2018, diperluas menjadi 160 kabupaten/kota di tahun 2019 hingga 260 kabupaten/kota di tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah ini bertambah lagi menjadi 360 kabupaten/kota.

Cakupan akan terus diperluas secara bertahap hingga pada tahun 2023 akan mencakup 514 kabupaten/kota. Oleh karena itu, diharapkan pada tahun 2024, seluruh kabupaten/kota telah mengimplementasikan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang mendukung dalam pencapaian target RPJMN 2020-2024. Adapun perkembangan lokasi fokus stunting dapat dilihat pada peta berikut:

Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Tahun 2019
Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Tahun 2020

 

Surat penetapan lokasi fokus intervensi penurunan stunting dapat diunduh disini

Untuk Pedoman Download Disini: